10 Buku Pembangunan Desa Kementrian Desa, PDTT & Transmigrasi

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendampingan desa.

Sebagaimana disebutkan dalam buku “Kewenangan Desa dan Regulasi Desa”. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa.

 Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.

Tiga Menteri Terbitkan Keputusan Bersama Dorong Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

 

Jakarta, 10/9 — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, akan menerbitkan keputusan bersama guna mendorong percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa untuk tahun 2015. Dengan diterbitkannya keputusan bersama ini, permasalahan dalam penyaluran dana desa dapat teratasi sehingga pembangunan di desa dapat segera terlaksana.

Rakornas Pengakhiran PNPM dan Implementasi UU Desa (19 – 22 Agustus 2015)

Rakornas 19-22 Agustus 2015

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, sehingga perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Rakornas diikuti oleh:

1. Satuan Kerja Ditjen PPMD
2. Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Provinsi
3. Konsultan Manajemen Pusat dan Koordinator Provinsi

Kegiatan Pelatihan Master (18 – 24 Agustus 2015)

Pembukaan Training Of Trainer (TOT)

Kegiatan Pelatihan Master atau Traning of Trainers (TOT) selama 6 hari efektif di Jakarta untuk membekali 200 pelatih yang akan ditugaskan sebagai pelatih di tingkat Provinsi. Materi pelatihan adalah UU No. 6 Tahun 2014 terutama menyangkut pembangunan dan pemberdayaan Desa. Materi lain tentang kebijakan pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan.

Sumber terkait:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014